Pemkab Dairi Terima Penghargaan dari Menteri Hukum atas 169 Pos Bantuan Hukum di Desa-desa

Pemerintah Kabupaten Dairi baru-baru ini mendapatkan piagam penghargaan dari Menteri Hukum Republik Indonesia sebagai pengakuan atas upayanya dalam memperluas akses layanan hukum kepada masyarakat. Penghargaan ini diberikan setelah Pemkab Dairi berhasil mendirikan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di berbagai wilayah di kabupaten tersebut secara masif.
Penyerahan Penghargaan dan Komitmen Pemerintah
Penyerahan penghargaan ini dilakukan oleh Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi, Charles Bantjin, dalam acara peresmian Posbankum Desa/Kelurahan se-Provinsi Sumatera Utara. Acara tersebut berlangsung di Aula Raja Inal Siregar, Medan, pada Rabu (10/6/2026).
Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sumatera Utara, Ignatius M. Silalahi, serta para kepala daerah dan jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Sumut.
Pernyataan Menteri Hukum
Dalam sambutannya, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas menekankan pentingnya peran negara dalam memberikan akses yang setara terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat, termasuk mereka yang berada di daerah terpencil. “Hukum harus menjadi instrumen yang menjamin hak setiap warga negara, tanpa memandang lokasi maupun latar belakang,” tegasnya.
Dukungan dari Pemprov dan Kementerian
Gubernur Sumatera Utara, Bobby Afif Nasution, juga memberikan apresiasi terhadap dukungan Kementerian Hukum RI dalam memperluas layanan hukum bagi masyarakat. Ia menekankan keberadaan Posbankum sebagai solusi bagi warga yang memerlukan konsultasi, informasi, dan pendampingan hukum.
Sementara itu, Kepala Kanwil Kementerian Hukum Sumut, Ignatius M. Silalahi, mengungkapkan bahwa saat ini sudah ada 6.110 Posbankum yang terbentuk di seluruh Sumatera Utara. Capaian ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk mendekatkan layanan hukum kepada masyarakat.
Dairi: Pionir dalam Pembentukan Posbankum
Kabupaten Dairi menjadi salah satu daerah yang menunjukkan keaktifan dalam mendukung program ini. Saat ini, sebanyak 169 Posbankum telah beroperasi di 161 desa dan 8 kelurahan di Kabupaten Dairi. Ini menunjukkan dedikasi yang tinggi dari Pemkab Dairi dalam menyediakan akses hukum bagi masyarakat setempat.
Peran Posbankum dalam Masyarakat
Usai menerima penghargaan, Sekda Dairi, Charles Bantjin, menegaskan bahwa Pemkab Dairi akan terus mendukung keberadaan Posbankum sebagai garda terdepan dalam memberikan edukasi dan pendampingan hukum kepada masyarakat. Menurutnya, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat konsultasi ketika warga menghadapi masalah hukum, tetapi juga sebagai sarana edukasi untuk mencegah konflik di masyarakat.
“Kami berharap Posbankum tidak hanya menjadi tempat layanan hukum, tetapi juga menjadi sarana edukasi yang mampu mencegah konflik serta mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang tertib, aman, dan berkeadilan,” ujarnya.
Manfaat Posbankum bagi Masyarakat Dairi
Dengan hadirnya Posbankum di seluruh desa dan kelurahan, masyarakat Kabupaten Dairi kini dapat mengakses layanan, informasi, serta pendampingan hukum dengan lebih cepat, mudah, dan terjangkau. Hal ini mengurangi kebutuhan untuk melakukan perjalanan jauh ke pusat kota untuk mendapatkan bantuan hukum.
- Peningkatan kesadaran hukum di kalangan masyarakat.
- Mengurangi konflik sosial melalui edukasi hukum.
- Memberikan akses informasi hukum yang lebih baik.
- Memfasilitasi pendampingan hukum bagi individu yang membutuhkan.
- Mendukung terciptanya lingkungan yang lebih aman dan harmonis.
Program ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan tertib. Dengan Posbankum, Pemkab Dairi berkomitmen untuk memastikan setiap warganya memperoleh hak-hak hukum yang seharusnya mereka dapatkan tanpa hambatan.
Inovasi dan Pengembangan Layanan Hukum
Keberadaan Posbankum di Kabupaten Dairi merupakan langkah inovatif dalam meningkatkan akses layanan hukum. Pemkab Dairi berencana untuk terus mengembangkan dan memperluas jaringan Posbankum agar lebih banyak masyarakat yang dapat merasakan manfaatnya.
Langkah ini diharapkan dapat menciptakan sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengatasi berbagai permasalahan hukum. Dengan adanya Posbankum, masyarakat tidak hanya mendapatkan layanan hukum, tetapi juga pembekalan pengetahuan yang dapat membantu mereka mencegah masalah hukum di masa depan.
Strategi Menuju Masyarakat yang Lebih Tertib
Pemerintah Kabupaten Dairi bertekad untuk menjadikan Posbankum sebagai pusat informasi dan edukasi hukum. Melalui berbagai program dan kegiatan, masyarakat diharapkan dapat lebih memahami hak dan kewajiban mereka dalam konteks hukum.
Dengan demikian, Posbankum tidak hanya berfungsi sebagai tempat mengatasi masalah hukum, tetapi juga berperan aktif dalam membangun kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Ini adalah langkah penting dalam menciptakan masyarakat yang lebih tertib dan berkeadilan.
Kerjasama dengan Berbagai Pihak
Pemkab Dairi juga berupaya menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, termasuk LSM, akademisi, dan praktisi hukum, untuk meningkatkan kualitas layanan di Posbankum. Kolaborasi ini diharapkan dapat membawa berbagai perspektif dan pengalaman yang bermanfaat dalam pengembangan layanan hukum.
Dengan dukungan dari semua elemen masyarakat, keberadaan Posbankum di Dairi diharapkan dapat menjadi model bagi daerah lain dalam menyediakan akses layanan hukum yang lebih baik dan terjangkau.
Kesinambungan Program Posbankum
Keberlangsungan program Posbankum sangat bergantung pada dukungan dan partisipasi aktif masyarakat. Pemkab Dairi berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi efektivitas Posbankum dalam memberikan pelayanan hukum.
Dengan melakukan perbaikan berkelanjutan, diharapkan Posbankum dapat terus memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Ini adalah upaya jangka panjang yang tidak hanya mendukung akses hukum, tetapi juga memperkuat fondasi keadilan sosial di Kabupaten Dairi.
Melalui program ini, diharapkan semua lapisan masyarakat dapat merasakan manfaat dari layanan hukum yang disediakan, menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum, dan menjadikan Dairi sebagai contoh daerah yang berhasil dalam memberikan akses keadilan bagi warganya.