Di tengah berkembangnya infrastruktur di Kabupaten Pesawaran, perhatian publik kembali tertuju pada perbaikan jalan lingkungan yang dilakukan di Desa Sukajaya Lempasing dan Desa Batu Menyan, Kecamatan Teluk Pandan. Pada tanggal 11 Juni 2026, Wakil Ketua I DPRD Pesawaran, M. Nasir, bersama anggota Komisi III DPRD, melakukan inspeksi mendadak untuk mengevaluasi kualitas pekerjaan yang telah dilakukan oleh Dinas Perkim. Temuan di lapangan menunjukkan adanya berbagai masalah yang perlu segera ditangani, demi kepentingan masyarakat setempat.
Keluhan Masyarakat Mengenai Kualitas Pekerjaan
Warga Desa Sukajaya dan Batu Menyan mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kondisi jalan lingkungan yang baru saja diperbaiki. Meskipun mereka mengapresiasi upaya pemerintah dalam pembangunan infrastruktur, keluhan muncul terkait dengan kualitas pekerjaan yang dianggap tidak memadai. Banyak di antara mereka yang merasa bahwa pengerjaan jalan ini tidak sesuai dengan harapan, karena terdapat banyak kerusakan dan debu yang mengganggu aktivitas sehari-hari.
Salah satu warga setempat menyatakan, “Kami berterima kasih atas bantuan perbaikan jalan dari pemerintah. Namun, kenyataannya, kualitas pembangunan jalan ini sangat mengecewakan. Debu berterbangan di mana-mana, sehingga kami terpaksa melakukan perbaikan secara mandiri agar jalan tidak berdebu.” Pernyataan tersebut menunjukkan ketidakpuasan yang mendalam terhadap hasil akhir dari proyek tersebut.
Inspeksi Mendadak oleh DPRD
M. Nasir menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh terhadap proyek perbaikan jalan lingkungan ini. Dalam sidak yang dilakukannya, ia mengamati bahwa kualitas jalur yang diperbaiki sangat jauh dari standar yang diharapkan. Hal ini menimbulkan keprihatinan yang mendalam, terutama karena jalan tersebut merupakan akses vital bagi masyarakat.
“Kita akan menindaklanjuti hasil temuan di lapangan. Kualitas jalan yang buruk ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Kami berencana untuk meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan audit atau bahkan audit independen,” ungkap Nasir dengan tegas. Ia juga menyebutkan bahwa pihaknya akan memanggil Dinas Perkim untuk meminta penjelasan terkait anggaran yang digunakan dalam proyek ini. “Jika kualitasnya sudah jelas buruk, maka perencanaan yang baik seharusnya tidak menghasilkan hasil seperti ini,” tambahnya.
Indikasi Anggaran Siluman
M. Nasir, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD NasDem Pesawaran, mengungkapkan kecurigaan yang lebih dalam mengenai sumber anggaran untuk perbaikan jalan lingkungan. Ia menilai bahwa ada indikasi anggaran yang tidak transparan atau “siluman” yang tidak terlihat saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Murni Tahun Anggaran 2026 di Badan Anggaran DPRD setempat.
“Ada tanda-tanda bahwa anggaran ini tidak muncul dalam pembahasan APBD. Oleh karena itu, kami akan meminta BPK untuk melakukan audit investigasi terhadap proyek ini,” tegasnya. Hal ini menunjukkan adanya kekhawatiran akan potensi penyimpangan dalam penggunaan dana publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat.
Respon Anggota Komisi III DPRD
Anggota Komisi III DPRD Pesawaran, Fahmi Fahlevi, menambahkan bahwa masyarakat kini terpaksa melakukan perbaikan terhadap jalan yang sudah dibangun. Hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan terhadap kualitas yang mereka terima. “Masyarakat berharap setelah jalan ini dibangun menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya malah menimbulkan debu yang berlebihan. Ini menunjukkan bahwa pekerjaan ini tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan,” ujarnya.
Fahlevi juga menekankan pentingnya untuk menjadwalkan pertemuan dengan Dinas Perkim dalam waktu dekat. “Kami ingin mendengar penjelasan dari pihak terkait. Ini adalah masalah serius yang perlu ditangani segera,” tambahnya singkat.
Kendala dalam Konfirmasi kepada Dinas Perkim
Sementara itu, upaya untuk mengonfirmasi Plt Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Zainal Abidin, hingga saat ini belum membuahkan hasil. Hal ini menimbulkan pertanyaan lebih lanjut mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek perbaikan jalan lingkungan ini. Masyarakat menunggu penjelasan resmi untuk mendapatkan kejelasan mengenai langkah-langkah yang akan diambil oleh dinas terkait.
Pentingnya Transparansi dan Akuntabilitas
Kondisi jalan yang buruk tidak hanya mengganggu kenyamanan warga, tetapi juga berdampak pada keselamatan dan mobilitas mereka. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk memastikan bahwa setiap proyek pembangunan dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan anggaran yang telah disetujui. Transparansi dalam penggunaan anggaran juga menjadi kunci untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Dalam hal ini, keterlibatan DPRD untuk melakukan pengawasan menjadi sangat penting. Dengan adanya pengawasan yang ketat, diharapkan perbaikan jalan lingkungan dan proyek infrastruktur lainnya dapat berjalan sesuai rencana dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang layak dan aman untuk digunakan.
Langkah-langkah Perbaikan ke Depan
Ke depan, langkah-langkah perbaikan yang tegas dan terencana harus segera diambil. Pemerintah daerah, melalui Dinas Perkim, perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek yang telah dilakukan untuk memastikan bahwa kualitas pekerjaan memenuhi standar. Hal ini juga termasuk peninjauan kembali terhadap kontrak dengan pihak ketiga jika diperlukan.
Selain itu, melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan proyek pembangunan juga dapat menjadi langkah positif. Dengan memberikan kesempatan kepada warga untuk berpartisipasi dalam pengawasan, pemerintah dapat lebih mendekatkan diri dan memahami kebutuhan serta harapan masyarakat. Ini juga akan meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat
Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan proyek infrastruktur sangat penting. Masyarakat yang langsung merasakan dampak dari pembangunan jalan lingkungan berhak untuk memberikan masukan dan kritik. Dengan mendengarkan suara masyarakat, pemerintah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan harapan mereka.
- Memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
- Melibatkan warga dalam proses perencanaan proyek.
- Menjalin komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat.
- Meningkatkan transparansi penggunaan anggaran.
- Menjamin kualitas pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Dengan demikian, diharapkan perbaikan jalan lingkungan di Desa Sukajaya dan Batu Menyan dapat berjalan lebih baik dan memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat. Pemerintah dan DPRD perlu bekerja sama agar setiap proyek pembangunan dapat terlaksana dengan baik dan sesuai harapan.
Kesimpulan
Perbaikan jalan lingkungan di Desa Sukajaya Lempasing dan Desa Batu Menyan merupakan isu yang sangat penting bagi masyarakat setempat. Dengan adanya pengawasan yang ketat dan transparansi dalam penggunaan anggaran, diharapkan kualitas pekerjaan dapat ditingkatkan. Masyarakat berhak mendapatkan jalan yang aman dan layak untuk digunakan. Pemerintah dan DPRD harus bersinergi untuk memastikan kebutuhan masyarakat terpenuhi demi kesejahteraan bersama.
